HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

 A. PENGERTIAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Ruang lingkup H.K.I.:

• Hak Cipta
  • Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dasar hukum: UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  • Hak cipta mengandung:
    • hak moral
      contohnya: lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang diakui menjadi ciptaan saya.
    • hak ekonomi
      hak ekomoni berhubungan dengan bisnis atau nilai ekonomis.
      contohnya: mp3, vcd, dvd bajakan.
  • Sifat hak cipta:
    • hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud
    • hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis (bisa di notaris atau di bawah tangan)
    • hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum
  • Ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari.
  • Jangka waktu perlindungan hak cipta:
    • Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
    • 50 tahun sejak diumumkan/diterbitkan untuk program komputer, sinematografi, fotografi, data base dan karya hasil pengalihwujudan, perwajahan karya tulis, buku pamflet, dan hasil karya tulis yang dipegang oleh badan hukum.
    • Tanpa batas waktu: untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

• Hak Atas Kekayaan Industri
  • Patent (Hak Paten)
    • Hak paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
    • Dasar hukum: UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
    • Jangka waktu paten: 20 tahun, paten sederhana: 10 tahun.
    • Paten tidak diberikan untuk invensi:
      • bertentangan dengan UU, moralitas agama, ketertiban umum, kesusilaan.
      • metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
      • teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
      • makhluk hidup dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.
    • contohnya: Ballpoint, untuk masalah teknologi tinta.
  • Trademark (Hak Merek)
    • contohnya: Ballpoint, untuk tulisan (misalnya) Parker.
  • Industrial Design (Hak Produk Industri)
    • contohnya: Ballpoint, untuk desain atau bentuk.
  • Represion Of Unfair Competition Practices (Penanggulangan Praktik Persaingan Curang)

Beberapa peristiwa lahirnya karya Intelektual :

—  Pada zaman purba  ( ancient world ). Mula – mula , corak merek dimulai  dengan cap atau “ Branding “ pada hewan peliharaan. Pada masa purba  sebelum manusia  pandai tulis baca, keberadaan merek  masih dalam bentuk  “ tanda “    ( design ). Bentuk  yang seperti ini berlangsung berabad-abad. Sebagai  contoh  gambar lukisan  pada dinding  di Mesir  Purba. Lukisan  pada gua di bagian  barat – daya Eropa. Diperkirakan digambar  pada Zaman Batu ( Stone  Age ). Zaman Perunggu ( Bronze age ), terjadi perkembangan . Ternak  peliharaan mulai dicap  pada bagian pinggul.(dikutip dari Yahya Harahap : Tinjauan Merek Secara Umum, )

—  Masa 35 S.M. – 265, pada Masa ini dikawasan  Imperium  Romawi, berkembang  kerajinan  Tembikar. Masing-masing tembikar yang dihasilkan, memakai merek pada saat lampu  minyak Romawi berkembang sebagi  salah satu barang penting dalam perdagangan , lampu minyak merek FORTIS memperoleh kemajuan  pesat. Kemajuan  yang dialami FORTIS mengakibatkan perdagangan  yang menjual barang hasil  kerajinan  dan senjata, meniru merek tersebut. Bermunculan barang  kerajinan  yang meniru  dan memalsu merek   FORTIS, mulai dari Prancis, Jerman, Belanda, Inggris dan Spanyol. Dengan demikian  jika pada mulanya  merek FORTIS hanya diklasifikasi  untuk jenis barang  lampu minyak, ternyata para produsen telah memakainya  untuk  berbagai  jenis barang  produksi dalam persaingan.

—  pada tahun 567 AD yaitu pada zaman Romawi ketika seorang penyair Martial mengecam keras seseorang yang membacakan sajak-sajaknya dimuka umum tanpa seijinnya. Martial menamakan perbuatan ini sebagai plagium, arti dari sebenarnya dari plagium ini adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan antara pencipta dengan ciptaannya (Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni:2002, hal.47) tindakan membacakan dan menyalin suatu karya cipta tanpa ijin penciptanya dianggap sebagai penjiplakan karena saat itu belum adanya mesin cetak.

—  Pada tahun 1709 di Inggris untuk pertama kalinya diundangkan suatu Undang-undang Hak Cipta yang pertama di dunia “STATUE OF ANNE”, undang-undang ini secara berarti mengubah status seorang pencipta menjadi pemilik eksklusif karya ciptanya sehingga seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan mencetak.

 

B. PRINSIP - PRINSIP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

—  Pada tahun 1709 di Inggris untuk pertama kalinya diundangkan suatu Undang-undang Hak Cipta yang pertama di dunia “STATUE OF ANNE”, undang-undang ini secara berarti mengubah status seorang pencipta menjadi pemilik eksklusif karya ciptanya sehingga seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan mencetak.

—  Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKI di negara –negara peserta.

—  Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara peserta lainnya

—  Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama kepada warga negara peserta lainnya

—  Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa ,yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengabil tindakan balasan secara silang.  

C. HUKUM - HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

UU tentang H.K.I di Indonesia:

• UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
• UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
• UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
• UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

D. CONTOH KASUS HAK ATS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Untuk Pelanggaran HKI

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan

Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara tentang pencegahan masuknya produk

yang berkaitan dengan pelanggaran HKI dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan

pelanggaran HKI.

Begitulah bunyi ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang HKI kita mengenai

Penetapan Sementara Pengadilan. Lebih tepatnya, ketentuan tersebut diatur di

dalam Pasal 49-52 UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 125-128

UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 85-88 UU No.15 Tahun 2001 Tentang

Merek, dan Pasal 67-70 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Ketentuan tersebut disyaratkan oleh TRIPs Agreement yang untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada Pasal 44-60. Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement

tersebut melalui UU No.7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensinya, Undang-undang

HKI kita harus menyesuaikan (comply) dengan ketentuan TRIPs tersebut.

Anton Piller Order

Cikal bakal penetapan sementara berawal dari celebrated case (Anton Piller v.

Manufacturing Processes) yang terjadi di Inggris pada 1976. Saat itu, pengadilan

setempat (High Court or Patents County Court) menerbitkan Penetapan Sementara

(interlocutory injunction) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

(Anton Piller), tanpa memberikan notice (temporary restraining order) kepada

Termohon (Manufacturing Processes) untuk menginspeksi bangunan, gudang,

kantor, rumah milik Termohon dan menyita, memeriksa pembukuan, membuat

salinan (copy), melakukan pemotretan terhadap barang-barang yang diduga telah

melanggar HKI milik Pemohon. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh

Pemohon bersama-sama dengan jurusita (bailiff-court officer).

Apabila Termohon tidak mematuhi atau tidak mengizinkan Pemohon untuk

menginspeksi dan memeriksa atau tidak mematuhi/melawan penetapan (court

order) tersebut, maka tindakannya itu sudah merupakan contempt of court.

Termohon juga diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang hasil pelanggaran

HKI tersebut apabila dibutuhkan, termasuk incriminating documents dan

pembukuan, bahkan memberikan informasi tentang source of supply dan destination

of stock.

Penetapan Sementara ini (interlocutory injunction dalam bentuk temporary

restraining order) hanya diberikan oleh pengadilan apabila Pemohon dapat

memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran HKI, menunjukkan

kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan

memberikan bukti valid (clear evidence) bahwa Termohon memiliki incriminating

documents dan bukti lain dimana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan

hilang atau dimusnahkan.

Adapun tujuan diberikannya Penetapan Sementara ini diberikan sebelum perkara

diperiksa adalah untuk membantu Pemohon menghitung dan mengkalkulasikan

kerugian—baik aktual maupun potensi--serta hilangnya keuntungan yang

diharapkan pada saat meminta ganti rugi (damages) di dalam gugatan perdata atau

pada saat perkara telah diperiks .

Selanjutnya, pengadilan akan memonitor sepak terjang Pemohon di dalam

melaksanakan penetapan tersebut. Pemohon tidak boleh berlebihan didalam

mengeksekusi atau melaksanakan Penetapan Sementara tersebut, misalnya,

sampai menutup atau mematikan usaha (business) Termohon. Lebih jauh lagi,

apabila, barang-barang atau dokumen dan pembukuan yang disita telah selesai

diperiksa dan informasi yang dibutuhkan telah diperoleh, maka barang-barang

tersebut harus diserahkan kembali kepada Termohon.

Di sisi lain, Termohon dapat pula mengajukan permohonan to discharge the order

(membatalkan penetapan tersebut) dengan dalih Pemohon telah berlebihan dan

tidak melaksanakan court order tersebut sebagaimana mestinya. Dikabulkan atau

ditolaknya permohonan untuk membatalkan Penetapan Sementara tersebut adalah

sepenuhnya wewenang Pengadilan. Artinya, Pengadilan pun dapat membatalkan

Penetapan Sementara tersebut tanpa harus adanya permohonan dari Termohon

apabila ternyata Pemohon berlebihan (excessive) di dalam mengeksekusi Penetapan

Sementara tersebut, dan apabila informasi dan bukti yang dikumpulkan oleh

Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran HKI.

Jika permohonan Termohon untuk membatalkan penetapan dikabulkan atau

Penetapan Sementara Pengadilan tersebut dibatalkan dengan sendirinya oleh

pengadilan, maka Termohon berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang

dideritanya selama dikeluarkan Penetapan Sementara Pengadilan tersebut.

Penetapan Sementara di Indonesia

Interlocutory injunction diberikan sebelum perkara diperiksa. Interlocutory

injunction ini dapat berupa preliminary injunction yaitu dimana setelah Termohon

mendapat notice dan berkesempatan merespons, dan temporary restraining order

yaitu tidak adanya notice atau pemberitahuan kepada Termohon.

Interlocutory injunction baik dalam bentuk “preliminary injunction” maupun

“temporary restraining order” yang diberikan sebelum perkara diperiksa (before

hearing) tidak dikenal di dalam sistem hukum kita. Sistem hukum yang demikian

hanya lazim di negara-negara Anglo Saxon.

Hal ini tidak memungkinkan menurut Hukum Acara kita (HIR untuk Jawa dan

Madura; RBG untuk daerah luar Jawa). Pengadilan tidak dapat menerbitkan

Penetapan Sementara sebelum perkara diperiksa. Penetapan Sementara hanya

dapat diberikan pada saat atau setelah perkara diperiksa dalam bentuk Putusan

Sela atau Putusan Provisi. Dengan demikian gugatan harus diajukan terlebih dahulu

dan perkara harus diperiksa terlebih dahulu. Putusan Provisi harus diminta oleh

Penggugat di dalam petitum gugatan. Dengan kata lain, Putusan Provisi tersebut

tidak dapat diberikan berdasarkan permohonan, tapi harus berdasarkan gugatan.

Demi TRIPs, Undang-undang HKI kita “mencaplok habis” ketentuan Penetapan

Sementara sebagaimana yang dimaksud di dalam Anton Piller Order tersebut.

Namun sayangnya ketentuan tersebut tidak jelas dan tidak rinci. Tidak disebutkan

bagaimana proses pengajuannya di Pengadilan Niaga. Selain itu, juga tidak

disebutkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan tersebut.

Lebih jauh lagi, masalah kelengkapan yang perlu dilampirkan, siapa yang akan

melaksanakan penetapan sementara, cara untuk mengetahui bahwa Penetapan

Sementara tersebut dilaksanakan, sanksi bagi Termohon jika tidak patuh pada

penetapan sementara (UU Contempt of Court masih berbentuk Rancangan),

masalah jangka waktu, serta berbagai persyaratan formil lainnya.

UU HKI kita sebagaimana tersebut di atas hanya mensyaratkan permohonan

penetapan sementara secara tertulis harus disertai bukti kepemilikan HKI, bukti

awal adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran HKI, keterangan

yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan

dan diamankan untuk keperluan pembuktian.

Selain itu, disyaratkan pula adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga

melakukan pelanggaran HKI akan dapat dengan mudah menghilangkan barang

bukti. Pemohon juga diwajibkan untuk membayar uang jaminan berupa uang tunai

atau jaminan bank.

Namun demikian, bagaimana cara mengajukan permohonan Penetapan Sementara

tersebut sampai sekarang tidak jelas. Belum ada satu pihak pun yang berani

mencoba mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga karena

mekanismenya belum jelas. Terlebih lagi, pemohon diwajibkan membayar uang

jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank pula.

Politik Hukum

Perlu pengaturan lebih lanjut untuk dapat menerapkan Anton Piller Order di

Indonesia, baik dalam bentuk Surat Edaran oleh Mahkamah Agung ataupun PP oleh

Pemerintah yang mengatur secara rinci cara dan persyaratan formilnya. Memang

UU HKI tidak menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan Penetapan

Sementara akan diatur oleh ketentuan khusus lebih lanjut.

Namun, absennya pengaturan lebih lanjut tersebut mengakibatkan mandulnya

Undang-undang HKI kita. Ketentuan Penetapan Sementara sebagaimana tertuang

pada Pasal 49-52 UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 125-128 UU

No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 85-88 UU No.15 Tahun 2001 Tentang

Merek, dan Pasal 67-70 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta hanya merupakan

“macan ompong”.

Di satu sisi sangat menggembirakan WTO karena telah memenuhi persyaratan yang

diatur TRIPs. Di sisi lain ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya. Apakah memang kondisi demikian yang dikehendaki? Apakah memang

Indonesia haven pembajakan? Haruskah kita menunggu sampai benar-benar siap

bersaing secara global? Pembaca budiman sekalian tidak perlu pusing

menjawabnya. Biarlah “Politik Hukum” dan “political will” Pemerintah yang

menjawab.

Hukumonline.com http://hukumonline.com/print.asp?id=13441&cl=Kolom